Keberpihakan Pemerintah untuk Pengusaha Pribumi Dinilai Masih Minim

Laporan:

JAKARTA, KABAR3.com - Pemerintah dinilai belum banyak memberikan kebijakan yang berpihak pada pengusaha pribumi di Indonesia. Menurut Wakil Presiden RI Jusuf Kalla, sejak merdeka hingga saat ini, pemerintah hanya mampu membuat tiga kebijakan yang berpihak kepada mereka.

"Tidak ada kebijakan yang mendorong mereka (pengusaha pribumi). Itulah tugas pemerintah. Sejak 70 tahun kita merdeka, baru ada tiga kebijakan pemerintah yang berpihak pada pengusaha pribumi atau nasional pada waktu itu," terang Jusuf Kalla (JK) pada acara penutupan Kongres Ekonomi Umat (KEU) di Hotel Sahid Jaya Jakarta, Senin (24/4).

Salah satu kebijakan pemerintah yang berpihak, kata JK, yakni kebijakan devisa bagi para pengusaha nasional. "Pertama, kebijakan devisa untuk pengusaha nasional. Kemudian muncullah pengusaha pribumi yang mendapatkan devisa termasuk bapak saya, dan banyak pula pengusaha senior lainnya walaupun banyak pula pengusaha yang gagal tapi tetap mendapatkan komisinya," tuturnya.

Namun di tengah perjalanan, JK yang berlatar pengusaha ini mengingat persis krisis finansial menimpa Indonesia kala itu. Akibatnya banyak pengusaha yang gulung tikar hingga menyebabkan kerusuhan besar.

"Setelah peristiwa Malari, lalu muncullah Kepres 18, Kepres 15 yang menyerukan pengusaha di daerah-daerah. Hingga akhirnya Indonesia mendapati ekonomi liberal dan masa krisis. Krisis itulah yang menyebabkan 'yang kaya makin kaya' hingga terjadilah konflik dan kerusuhan besar di tahun 1998," kenang JK kepada para peserta kongres.

Berita Terkait

Leave a reply