MUI Keluar Fatwa, Anggota Komisi I: Harusnya Koordinasi Dulu dengan Polri dan Kominfo

Laporan:

Kabar3.com, Jakarta - Keputusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa haram terkait penggunaan media sosial (medsos) menuai kritik dari Komisi I DPR. Pasalnya, sebelum mengeluarkan keputusan itu, MUI tidak kooridinasi dengan pihak Polri dan Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo).

"Menurut saya, agar tidak ada perdebatan atau multi tafsir, perlu suatu forum antara MUI, Menkominfo dan Polri. Itu sebagai upaya untuk menghindari terjadinya kriminalisasi hate speech, seperti yang banyak dikuatirkan banyak orang," kata anggota Komisi I DPR, Bobby Adhityo, di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/6).

Politikus Partai Golkar ini memandang perlunya sinkronisasi fatwa MUI dengan pasal-pasal pidana dalam UU ITE. Dengan begitu, fatwa MUI akan berjalan seperti yang diinginkan. "Masyarakat akan semakin bijak dalam menggunakan medsos," tandasnya.

Sekadar diketahui, MUI mengeluarkan Fatwa MUI Nomor 24 tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah melalui Media Sosial. Menurut Ketua Umum MUI KH Ma'ruf Amin mengatakan, fatwa tersebut dibuat berdasarkan permintaan atas kekhawatiran akan maraknya ujaran kebencian dan permusuhan melalui media sosial. 

Ma'ruf berharap fatwa tersebut bisa mencegah penyebaran konten media sosial yang berisi berita bohong dan mengarah pada upaya adu domba di tengah masyarakat.

Berita Terkait

Leave a reply