Laporan Warga VBI mengenai masalah dengan RS IMC Bintaro, ditolak polisi

Selanjutnya pada tanggal 5 Mei 2017 Pak Denny selaku RT disana  dengan pak dahlan salah satu penasehat hukum  lapor ke polsek tangsel  tetapi tidak dibuatkan Laporan Kepolisian (LP) , nah ini sangat aneh. Jadi sejauh ini bila ada surat panggilan warga VBI menjadi bingung karena sejauh ini tidak merasa ada yang memegang kertas  Laporan Kepolisian (LP) tersebut dari Polres Tangsel itu, ungkapnya.

Nah kemudian pada tanggal 13 Mei 2017 beberapa perwakilan warga  VBI  dan Penasehat Hukum  melakukan audiensi  dengan Kapolres Tangsel  bapak Fadly  dan beliau mengatakan bahwa  pihak kepolisian tidak berwenang dalam pemberhentian pembangunan RS IMC tsb. Aneh padahal RS IMC dalam hal perizinannya  patut dicurigai dan patut diduga, misalnya izin usahanya, amdalnya dan lain sebagainya. Kalau memang Amdalnya beres, dia tidak akan membangun seenaknya seperti itu. Karena intinya warga merasa terganggu oleh pembangunan RS IMC ini, bukan malah RS IMC yang meresa terganggu itu sangat aneh

Selanjutnya karena tenggat waktu yang cukup lama , maka Pada Tanggal 10 Juni 2017 warga VBI bersama Penasehat Hukum melaporkan ke Polda Metro Jaya tetapi hanya satu Laporan Kepolisian (LP) yang diterima yaitu di bagian Kriminal Khusus (Krimsus) mengenai surat izin operasional atau surat izin lingkungan, Nah disana padahal ada pidanannya . Nah kami pun juga melaporkan ke bagian Kriminal Umum (KrimUm) akan tetapi itu ditolak oleh Kanitnya dengan alasan kami ini hanya conseling, menurut kami bila memang conselling harusnya diterima aja dulu laporan. Tetapi mereka menolak dengan begitu kami menanyakan kepada kanitnya “ Bahwa  bapak menolak? Oh tidak kami tidak menolak (ujar kanit krimum) , loh kalau tidak menolak kenapa tidak diterima, coba dicari terlebih dahulu mengenai  perbuatan tidak menyenangkan , pengancaman definisi apa dan beliau menyuruh kami untuk menjadi juru bahasa kan aneh seperti ini, sampai dia menyuruh kami untuk mencari juru bahasa mengenai penjelasan diatas tadi. Intinya dia sudah menolak.

Pada tanggal 16 Juni 2017, Pak Denny selaku RT disana dipanggil oleh polsek tangsel, ditanya hanya beberapa pertanyaan kurang lebih sejumlah 6 pertanyaan. Anehnya pemanggilan ini tidak dibarengi oleh penasehat hukum. Ini yang patut kami pertanyaan dan pemanggilan itu  terlalu mendadak , tiba-tiba saja. Makanya dari awal tadi  kami tidak menerima surat laporan karena memang mereka tidak membuat Laporan Kepolisian (LP) tsb. Tapi tiba-tiba ada pemanggilan  aneh kan, dan ternyata ini adalah inisiatif polsek tangsel  terkait aksi unjuk rasa pada 25 Februari 2017 sementara kami membuat laporan kepolisian (LP) tidak dibuatkan oleh pihak polisi tapi mereka manggil soal unjuk rasa 25 februari 2017 tersebut.

Dan pada 19 juni 2017 Pak Herman selaku RW Villa Bintaro Indah (VBI) dipanggil oleh polres tangsel, jadi ada 2 orang yang dipanggil dan dibuat BAP dengan menjawab 16 pertanyaaan. Pemanggilan ini hanya  atas inisiatif polsek tangsel, jadi bukan  laporan misalnya dari RS IMC yang tidak suka dengan unjuk rasa tsb atau apalah jadi ini polres tangsel  yang memanggil mengenai unjuk rasa tanggal 25 feb 2017 itu.

Berita Terkait

Leave a reply