Menurut Pengamat Politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno, pada konteks tersebutlah kemudian bisa dipahami bahwa pertemuan Jokowi-SBY memantik pertanyaan liar. Apalagi pertemuan tersebut dilakukan menjelang Pilkada DKI Jakarta putaran kedua. Maka tidak jarang jika ada yang mengaitkan pertemuan tersebut dengan urusan politik di Pilkada DKI Jakarta.

"Secara umum, saya membaca ada beberapa hal penting yang jadi topik pembicaraan keduanya. Pertama, secara normatif Jokowi maupun SBY saling bertukar gagasan soal kondisi politik mutakhir. SBY sebagai Mantan Presiden memberikan masukan untuk pembangunan Indonesia ke depan pada Presiden Jokowi," ungkapnya kepada Kabar3.com, Jakarta, Senin (13/3).

Kedua, Adi mengatakan, pertemuan tersebut merupakan ajang tabayun (klarifikasi) SBY kepada Jokowi terkait tudingan-tudingan yang kerap dialamatkan padanya. "Mulai dari tudingan sebagai aktor demo Bela Islam hingga intervensi keluarnya fatwa MUI soal Ahok. Tapi poin ini bisa menjadi normatif karena momentumnya sudah lewat," ujarnya.

Ketiga, lanjut Adi, terkait kondisi politik mutakhir. Yakni, soal kasus mega korupsi e-KTP dan putaran kedua Pilkada DKI jakarta. "Faktor ketiga ini menjadi poin paling penting pertemuan kedua tokoh ini," katanya tegas.

Dalam konteks korupsi e-KTP misalnya, Adi menjelaskan, SBY sepertinya merasa berkepentingan untuk menjelaskan semua duduk persoalannya karena kasus tersebut terjadi ketika SBY menjabat presiden. Apalagi korupsi e-KTP itu menjadi bola panas yang menyasar banyak nama besar di republik ini.