Kabar3.com, Jakarta - DPR RI kembali menggelindingkan wacana revisi UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). So, apakah wacana itu sebagai langkah politik untuk membebaskan wakil rakyat dari belenggu kasus e-KTP?

Menurut Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan, revisi UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih sebatas wacana.

Dia juga memastikan bahwa kalaupun direvisi, itu tidak ada kaitan dengan kasus dugaan korupsi e-KTP yang ditangani oleh KPK saat ini.

"Tidak ada hubungan sama sekali. Itu juga masih wacana untuk menyerap aspirasi masyarakat saja dari berbagai perguruan tinggi terutama, LSM dan sebagainya," ujar Fadli di kompleks Istana Negara, Selasa (14/3).

Lebih lanjut dikatakan, wacana revisi UU tersebut merupakan rekomendasi dalam rapat konsutasi dengan Presiden Joko Widodo tahun 2016 lalu. Sehingga, dia belum bisa memastikan bahwa UU KPK akan direvisi.