Pemerintah Diminta Berikan Imbalan Lahan Pertanian yang Terkonversi Menjadi Infrastruktur

Laporan:

Jakarta, Kabar3.com - Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin berharap pemerintah dapat memberikan imbalan untuk mengganti lahan-lahan pertanian yang terkonversi menjadi infrastruktur.

"Penghitungan lahan kembali dalam bentuk audit lahan perlu dilakukan kembali dengan mengacu pada hasil audit lahan Pulau Jawa tahun 2010 dan luar Jawa tahun 2012," kata Andi di gedung DPR, Selasa (10/10/2017).

Akmal menerangkan, telah banyak terjadi perubahan akibat pembangunan dan cuaca ekstrem dalam rentang waktu lima tahun terakhir, yang memerlukan pembaruan data lahan pertanuian. Sehingga ada acuan agar pemerintah mampu merumuskan dan mengeksekusi kebutuhan lahan pertanian yang perlu diganti.

"Lahan yang di dalamnya ada pohon atau tanaman pangan memerlukan imbalan yang cukup, bahkan bisa mencapai 10 kali lipat. Namun realisasi penggantian lahan pertanian akibat pembangunan ini kontrolnya sangat lemah. Sehingga sulit bagi semua pihak untuk dapat memantau perkembangan pergantian lahan akibat konversi," jelasnya.

Di samping itu Akmal juga memberikan apresiasi kepada kepala daerah yang mempertahankan keseimbangan lahan pertaniannya. Beberapa Bupati dan Gubernur saat ini sudah memualai menerapkan undang-undang No.41 Tahun 2009 tentang lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Berita Terkait

Leave a reply