"Pencabutan Moratorium Teluk Jakarta Terhalang Keppres 52 Tahun 1995"

Laporan:

Jakarta, Kabar3.com - Moratorium reklamasi resmi dicabut oleh Pemerintah pusat, terkait pembangunan Pulau C, D, dan G di Teluk Jakarta pada 5 Oktober 2017. Wal hasil pembangunan 17 pulau di Pantai Utara Jakarta ini dapat dilanjutkan.

Pakar hukum tata negara Margarito, kamis, mengatakan bahwa adanya penyalahan wewenang terhadap putusan kembalinya pembangunan reklamasi pulau di Pantai Utara Jakarta itu. Karenanya ada keppres 52 tahun 1995  yang dikeluarkan oleh Presiden Soeharto pada 13 Juli 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta

"Jika memang ingin dilanjutkan cabut dulu itu Keppres 52 tahun 1995," ujar Margarito saat berbincang di sebuah talkshow

Menurut Margarito secara teknis, pembuatan badan pelaksana dan penanggung jawabannya ada pada keputusan gubenur. Kalau memang sudah menjadi kehendak pemerintah pusat untuk mencabut dan melanjutkan pelaksanaan reklamsi tersebut, harus secara jelas hukumnya. 

"saran saya kepada pemerintah pusat, cabut Keppres tersebut yang memberikan wewenang penuh pelaksanaan itu kepada gubernur, baru alihkan kewenangan pelaksanaan tersebut kepada pemerintah pusat," tuturnya.

Berita Terkait

Leave a reply