Permen LHK No. 39 Awal Pembubaran Perhutani?

Laporan:

Jakarta, Kabar3.com - Anggota Komisi VI DPR RI Djoni Rolindrawan menyampaikan bahwa, menurut Komite Penyelamat Hutan dan Lingkungan Hidup (KPHLH) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.39 dianggap sebagai cikal bakal bubarnya Perhutani.

"Jadi mereka itu melihat bahwa Permen LHK No. 39 itu awal dari pembubaran Perhutani," terangnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/10/2017).

"Lahan yang sekarang dikuasai Perhutani yang jangka waktunya juga tidak disebutkan jelas berapa lama, sementara P39 itu disebutkan 35 tahun, jadi orang perorang, swasta boleh mengelola itu. Itu cikal bakal dari awal bubarnya Perhutani. Jadi itu yang mungkin saya tidak tahu apakah Kementerian BUMN selaku pemegang saham di BUMN tersebut sudah mengetahui atau belum," ungkap Djoni.

Sebagai Informasi, Ketua KPHLH Bambang Adji menilai bahwa Pertama, Permen LHK No. P.39 tahun 2017 berpotensi menimbulkan kerusakan hutan di Pulau Jawa, dan umumnya di Indonesia. Karena itu, KPHLH berusaha untuk menyelamatkan hutan dari ancaman sebuah peraturan pemerintah, dan menolak Permen LHK.

Kedua, Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS) pada Permen LHK P.39 membahayakan bagi keselamatan hutan. Bagi Bambang, dalam penyelematan hutan itu, ruhnya harus dalam bentuk “kerjasama”, bukan dalam bentuk izin masuk ke kawasan hutan.

Berita Terkait

Leave a reply