Masalah Halal dan Penetapan Halal Itu Mutlak Milik MUI

Laporan:

Jakarta, Kabar3.com - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Noor Achmad menegaskan bahwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tetap menjadi pihak yang berwenang untuk menetapkan dan mengeluarkan sertifikat halal.

Hal ini terkait dengan beredarnya kabar bahwa pemerintah lewat Kementerian Agama meresmikan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), yang menjadi lembaga penetapan produk halal.

"Bukan pencabutan (sertifikasi halal MUI) tetapi amanat undang-undang No. 33 Tahun 2014, yang menyatakan harus ada badan tersendiri untuk jaminan produk halal yang di bawah Kementerian Agama," Jelas Achmad saat dihubungi Kabar3.com, Kamis (12/10/2017).

Ada cukup banyak wewenang dari BPJPH dalam urusan ini, akan tetapi tidak berarti kemudian menghilangkan peran MUI dalam menyelenggarakan jaminan produk halal.

Dalam memastikan sebuah produk dan makanan maupun minuman halal, MUI masih memiliki peran sebagai penetap fatwa halal dari semua produk yang akan disertifikasi. Selain itu MUI juga masih memiliki peran dalam memberikan penilaian atau mengeluarkan rekomendasi terhadap auditor produk halal.

Berita Terkait

Leave a reply