Fraksi Hanura: Keterlibatan Polisi Dalam Pengawasan Dana Desa Akan Timbulkan Ketakutan

Laporan:

Jakarta, Kabar3.com - Kelompok kepala desa menyampaikan keberatan dengan kesepakatan pelibatan Kepolisian dalam pengawasan dana desa. Hal tersebut diungkapkan sekretaris Fraksi Hanura DPR RI, Dadang Rusdiana, Selasa (31/10/2017).

Dadang menyebut, masuknya kepolisian dalam pengawasan dana desa tersebut justru akan menimbulkan rasa was-was bagi kepala desa dalam mengalokasikan dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Saya khawatir, para kepala desa tidak mengajukan program untuk tahun berikutnya dan mengembalikan dana desa ke Pemerintah Pusat. Maka, tentunya ada kemandekan dalam pembangunan di garis depan pemerintahan tersebut,” jelasnya.

Ia menyebutkan, bahwa mekanisme pengawasan dana desa yang berasal dari APBN sudah diatur dalam UU 6/2014 tentang Desa, UU 17/2003 tentang Keuangan Negara dan UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah. 

Sehingga, Dadang menilai pelibatan kepolisian merupakan hal yang tidak terlalu mendesak dilakukan. Hanya perlu penguatan dalam pengawas yang diatur dalam UU, yaitu inspektorat dan Badan Pengawas Keuangan (BPK).

Berita Terkait

Leave a reply