Terkait SPDP, Eddy Kusuma: Hubungan KPK-Polri Tidak Akan Kembali Tegang!

Oleh:

Jakarta, Kabar3.com - Eddy Kusuma Wijaya selaku Anggota Komisi III DPR RI, berikan pendapatnya terkait SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan). Menurutnya, SPDP yang dikeluarkan oleh Polri itu adalah hal yang biasa saja, karena telah diatur dalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

Pertama-tama Polri menerima laporan masyarakat, kemudian di pelajari pidana atau bukan, periksa awal saksi-saksi dan kumpulkan barang bukti (lidik). Kalau memenuhi unsur pidana minimum 2 alat bukti maka di lanjutkan oleh Polri pada proses Sidik (penyidikan), kalau sudah masuk tahap Sidik, Polri harus mengirimkan SPDP ke Jaksa selaku Penuntut Umum.

Tanggapan Presiden Jokowi terhadap SPDP yang di keluarkan oleh Polri yaitu mengedepankan supremasi hukum dalam melihat SPDP Pimpinan KPK.

Terkait SPDP atau telah dimulainya penyidikan laporan terhadap Ketua KPK Agus Rahardjo dan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang. Jokowi mempersilahkan Polri untuk tetap melanjutkan atau meneruskan SPDP jika memiliki fakta yang didukung oleh alat bukti yang kuat atau menghentikan SPDP jika Polri tidak memiliki bukti.

Mengapresiasi pernyataan Presiden Jokowi, kita nilai sangat arif dan bijaksana karena mengedepankan supremasi hukum, dimana posisi atau kedudukan setiap warga negara sama di mata hukum. 

Berita Terkait

Leave a reply