"Ngeri-Ngeri Sedap", Ketua Komisi III DPR RI Kritik KPK Lakukan Intervensi Hukum

Laporan:

Jakarta Kabar3.com - Ketua Komisi III DPR RI, Bambang Soesatyo meminta agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak memaksa Presiden untuk mengintervensi hukum. Hal tersebut dianggapnya sebagai langkah yang inkonsisten.

Dikabarkan, Presiden Joko Widodo meminta Polri untuk menghentikan kasus penyidikan terhadap dua pimpinan KPK yakni Agus Rahardjo dan Saut Situmorang sesuai yang tertuang dalam Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang telah diterbitkan oleh Polri.

“Akan buruk jika Presiden terus didorong-dorong melakukan intervensi proses hukum. Apa pun alasannya, upaya sekelompok orang untuk meligitimasi campur tangan penguasa dalam proses hukum akan menghambat independensi institusi penegak hukum,” ujar pria yang akrab disapa Bamsoet itu dalam keterangan resminya, Senin (13/11/2017).

Kemarin, Bamsoet menerangkan, saat Ketua DPR RI Setya Novanto  menolak dipanggil KPK dengan alasan pemanggilannya harus seizin Presiden, pihak KPK merespon agar presiden tidak diseret-seret dalam agenda pemeriksaan KPK. Namun   ketika Polri mengumumkan tentang terbitnya SPDP untuk dua pimpinan KPK, mereka berharap Presiden memerintahkan Polri untuk menghentikan pemeriksaan kasus yang diduga melibatkan dua pimpinan KPK itu.

“KPK itu berperilaku inkonsisten. Mereka (KPK) sering menuntut agar institusi penegak hukum independen alias bebas dari tekanan mana pun. Tapi, mereka secara terbuka justru mendorong presiden melakukan intervensi,” papar politisi Partai Golkar tersebut. 

Berita Terkait

Leave a reply