Kuasa Hukum Novanto: KPK Jangan Merengek-Rengek

Laporan:

Jakarta, Kabar3.com - Ketua DPR RI Setya Novanto menolak hadir dari panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, Senin (13/11/3017). Novanto telah mengirimkan surat ketidakhadiran kepada lembaga anti-rasuah tersebut. Dalam suratnya, terdapat poin-poin yang menjadikan penyebab Novanto enggan untuk hadir.

Dalam surat tersebut disebutkan aturan bahwa penyidik yang memanggil anggota DPR RI harus mendapat persetujuan tertulis dari Presiden terlebih dahulu. Hal ini berdasarkan pasal 224 ayat (5) dan pasal 245 ayat (1) UU MD3 yang sudah diuji materi MK. Disebutkan juga Putusan MK RI No. 76/PUU-XII/2014 tanggal 22 September 2017.

Kuasa Hukum Setya Novanto, Frederich Yunadi mengatakan bahwa kliennya baru akan memenuhi panggilan setelah KPK mengantongi surat persetujuan dari Presiden RI sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

“Hukum itu kan panglima, ya pasti dong ditaati. KPK sendiri waktu dipanggil Pansus (Angket KPK) beralasan tunggu putusan MK,” ujar Frederich saat dihubungi Kabar3.com melalui pesan singkat, Senin (13/11/2017).

Dirinya meminta agar KPK menaati aturan hukum sesuai putusan pengadilan yang telah mengabulkan praperadilan Novanto sehingga status tersangkanya digugurkan. Frederich juga menyarankan agar KPK turut menghormati penyidikan yang dilakukan Polri atas laporannya untuk pimpinan KPK terkait dugaan surat palsu.

Berita Terkait

Leave a reply