Kolom Agama Dihapus, MK Harus Hati-Hati dalam Klasifikasi Aliran

Laporan:

Jakarta, Kabar3.com - Ketua Komisi VIII DPR RI Ali Taher Parasong ikut angkat bicara terkait dengan kepetusan Mahkamah Konsistusi (MK) yang mengesahkan kolom agama pada kartu tanda penduduk dan kartu keluarga digantikan dengan aliran kepercayaan. 

"Jumlah aliran kepercayaan itu kan ratusan bahkan ribuan, kalau semua diakomodir gimana negara ini, masuk agama atau budaya. Aliran Ahmadiyah, yang dikawatrikan itu nanti. Ada Amhdiyah, syiah, kita harus lebih hati-hati dan lakukan klasifikasi aliran itu," ujarnya pada wartawan di gedung DPR RI, Jakarta, Senin (13/11/2017).

Selain itu, diperlukannya juga informasi serta penjelasan MK terhadap masyarakat agar publik tidak salah paham denagan masalah ini, serta mengenai pembangunan hukum di Indonesia terkait dengan agama atau pengakuan terhadap agama-agama yang ada di Indonesia. Lalu dalam keputusannya Mk menganggap bahawa kepercayaan setara dengan agama.

Menurutnya, hukum memiliki empat unsur didalamnya, pertama adanya supresmasi hukum. Yang kedua pengakuan hak asasi manusia pembagian peradilan yang bebas. 

Dalam keputusan MK, konsep aliran kepercayaan masuk dalam kolom KTP dianggap sesutu yang sewajarnya sebagai kearifan negara dalam rangka mengakui dan melindingi warga negara. 

Namun dari sisi administrasi perlunya pendalaman masalah, dan bukan persoalan hukumnya tapi persoalan administrasinya persoalan klaritikasi dan kalasifikasi berkibat pada sistem penilaiian serta Menyangkut pada kematian kelahiran dan juga sklihmgus sarana dan prasarana.

"Pasal 29 ayat 2 UUD yaitu negara menjamin hak hak warga negara untuk beribadah sesuai agamanya masing masing. Dari sisi administrasi melibatakan Kemenag, Kemedagri, pemerintah daerah terkait dengan identias diri atau NIK," tutupnya.










Leave a reply