Keputusan MK Menghapus Kolom Agama Dinilai Rugikan Jokowi pada 2019

Laporan:

Jakarta, Kabar3.com - Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan gugatan atas Pasal 61 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang mengakomodir aliran kepercayaan di kolom agama pada KK dan KTP menuai kontroversi.

Ketua Umum PPP Muktamar Jakarta, Djan Faridz menilai keputusan tersebut menimbulkan kekhawatiran dan keresahan di masyarakat serta menyulitkan pemerintah dalam mengimplimentasikan aturan tersebut.

Selain itu keputusan itu juga berpotensi membenturkan umat Islam dengan pemerintah, sehingga akan berefek pada suara Jokowi di Pilpres 2019 nanti.

"Implementasi Putusan tersebut dapat menghadapkan antara umat islam dengan pemerintah, sehingga berpotensi merugikan pemerintahan Jokowi dalam menghadapi Pemilu serentak 2018 dan Pilpres 2019," bebernya di Gedung DPP PPP, Menteng, Jakarta, Selasa (14/11).

Dia menuding Majelis Hakim MK tidak mempertimbagkan implikasinya keputusan tersebut di masyarakat.

Leave a reply