Anggota DPR Minta MK Tolak Gugatan UU Pemilu dalam Sidang

Laporan:

Jakarta, Kabar3.com - Anggota komisi III DPR RI Arsul Sani sebagai perwakilan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam sidang gugatan UU Pemilu meminta hakim Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menggugurkan gugatan tersebut.

MK menggelar sidang uji materi Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 tentang ambang batas presidential threshold sebesar 20/25 persen untuk pencalonan presiden dan wakil presiden. Selasa (14/11/2017), dijadwalkan pembacaan keterangan oleh DPR dan saksi ahli pemohon.

“Menyatakan permohonan pengujian perkara nomor 70,71, dan 72 /PUU-xv 2017 ditolak seluruhnya atau setidak-tidaknya permintaan pengujian seluruhnya tidak dapat diterima,” ujarnya membacakan keterangan dalam sidang.

Kemudian, Arsul mengatakan, pihak DPR menyatakan bahwa Pasal 222 No.7 tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

“Pasal 222 No.7 tentang pemilihan umum tidak bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia 1945. Pasal 222 No.7 menyatakan tetap memiliki kekuatan hukum yang mengikat,” lanjutnya.

Leave a reply