Jokowi Diminta Terbitkan UU Perlindungan Kerajaan, Sebagai Bukti Tak Melupakan Sejarah

Oleh:

Bogor, Kabar3.com - Presiden Joko Widodo diminta tidak melupakan sejarah. Hal itu disampaikan oleh Raja-Raja dan Sultan yang mengikuti pertemuan bersama sang Presiden di Istana Bogor, Kamis (4/1/2018).

"Sekarang banyak kepala Pemerintahan melupakan sejarah. Semoga dengan permintaan ini kepala Pemerintah Daerah tidak melupakan sejarah,” cetus Sultan Bima NTB Muhammad Putera Ferryandi usai pertemuan dengan Jokowi tersebut.

Pria yang akrab dengan sapaan Yandi itu mengatakan, bahwa Jokowi bisa melakukan langkah kongkret untuk menunjukkan kepedulian terhadap kerajaan-kerajaan di Nusantara. Salah satunya dengan menerbitkan Undang-Undang (UU) tentang Perlindungan Kerajaan atau Kesultanan.

“Dulu kami memimpin, sekarang Pak Jokowi. Semoga pelestarian budaya dan keanekaragaman budaya tidak pernah terlupakan,” lanjutnya. 

Ia pun berharap pertemuan para Raja dan Sultan dengan Jokowi bisa membuka pintu bagi kerajaan-kerajaan nusantara untuk makin gencar dalam membantu Indonesia maju. Soal usulan UU pun didukung Edward Syah Pernong dari Kesultanan Lampung. Ia berharap penerbitan UU itu akan memberikan kepastian perlindungan bagi kerajaan.

Di sisi lain, Edward juga meminta keraton dilibatkan langsung dalam pembangunan. Salah satunya dengan memasukkan unsur keraton menjadi bagian dari tim Presiden di Istana.

“Kami menginginkan unsur keraton, raja, yang punya rakyat dan sejarah ikut Forum Koordinasi Pimpinan Daerah sehingga ikut menentukan pembangunan daerah. Ini tidak akan tercapai kalau tidak ada kebijakan dari Yang Mulia Bapak Presiden,” papar Edward.

Berita Terkait

Leave a reply