Kenaikan Tarif Ibadah Haji dan Umroh Jangan Dijadikan Ajang Bisnis

Laporan:

Jakarta, Kabar3.com - Telah ditetapkannya Pajak Pertambahan Nilai oleh Pemerintah Arab Saudi sebesar 5 persen untuk ibadah haji dan umroh.

Ketua Komisi VIII DPR RI Ali Taher Parasong ikut angkat bicara mengenai adanya hal ini. Ali mengatakan, penetapan dan pemberlakuan PPn 5 persen ini diberlakukan pada setiap jamaah haji dari seluruh dunia, bukan hanya Indoensia.

"Diberlakukan secara sepihak oleh Arab Saudi. Sampai sekarang kita belum menemukan rumusan untuk supaya bagaimana cara membatalkan. Karena satu sisi pelaksanaan ibadah haji (adalah) terkait dengan ibadah, bukan usaha bisnis," ungkapnya ketika ditemui usai rapat paripurna di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (1/9/2018).

Selain itu ia juga menyatakan, dalam pelaksanaannya melibatkan proses penunjang bisnis di luar proses haji. Sangat disayangkan Pemerintah Arab Saudi secara sepihak tanpa konsultasi atau meminta saran dari negara OKI, sebagai negara dengan penyumbang jamaah terbanyak tiap tahunnya.

Untuk itu, jangan sampai muncul wacana yang menyebut bahwa penyelenggaraan ibadah haji dan umroh itu dijadikan sebagai ajang bisnis.

Leave a reply