Nizar Zahro: Permenhub Nomor 26 Tahun 2017 Banyak Merugikan!

Oleh:

Jakarta, Kabar3.com - Nizar Zahro yang merupakan Anggota Komisi V DPR RI berpendapat, bahwa Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) dianggap tidak mampu menyesuaikan dengan adanya perkembangan teknologi informasi yang mampu menyediakan transportasi secara murah, aman dan cepat.

"Semestinya Pemerintah sebagai regulator harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan yang ada. Terlihat bahwa rakyatlah yang lebih responsif menyesuaikan diri dibanding Pemerintah yang terlihat masih bergaya pola lama,” cetus Politisi Gerindra ini, rabu (10/1/2018).

Selain itu, dirinya juga melihat jika Pemerintah membuat Peraturan Menteri hendaknya mengindahkan payung hukum di atasnya. Karena jika memaksakan diri membuat Peraturan Menteri yang bertentangan dengan UU akan rentan digugat.

"Pemerintah harus ingat bahwa UU dibuat oleh Pemerintah dan DPR dengan menyerap berbagai aspirasi elemen masyarakat," lanjutnya.

Beliau menambahkan, hendaknya Menteri Perhubungan memprioritaskan revisi UU No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ daripada menyikapi putusan MA yang memerintahkan kepada Menhub untuk mencabut 14 hal yang terdapat dalam Permenhub No. 26 Tahun 2017. Dengan adanya revisi UU tentang LLAJ, maka transportasi online akan memiliki dasar hukum yang kuat dan mengikat.

Berita Terkait

Leave a reply