Putusan MK Menjadi Kabar Baik untuk Aceh

Oleh:

Pasal 557 Ayat (2) berbunyi, Kelembagaan Penyelenggara Pemilu di Aceh sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya berdasarkan Undang-Undang ini.
Kendati begitu, Mahkamah menolak permohonan pemohon pada Pasal 571 huruf d UU Pemilu. Menurut MK, gugatan permohonan pemohon dinilai kabur.

“Sedangkan sepanjang berkenaan dengan Pasal 571 huruf d UU Pemilu permohonan para Pemohon kabur (obscuur libel),” lanjut Hakim.

Dengan begitu, MK mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian. Kemudian, MK menyatakan, Pasal 557 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Lalu, menyatakan permohonan para pemohon sepanjang berkenaan dengan Pasal 571 huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) tidak dapat diterima.

MK memutuskan untuk menolak permohonan para pemohon untuk selain dan selebihnya. Serta, MK memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.


Berita Terkait

Leave a reply