Kurtubi: Menyedihkan Bila Memang Ada Praktek Mahar untuk Jadi Kepala Daerah

Laporan:

Dalam hal ini, dasar dikeluarkannya kebijakan maupun sikap politik Partai adalah ikhtiar untuk menghindari (Kepala Daerah) Kada atau (Wakil Kepala Daerah) Wakada terpilih melakukan korupsi guna mengembalikan mahar yang dibayar.

"Menanggapi maraknya praktek mahar ataupun maskawin dalam Pilkada 2018 ini, kiranya perlu diingatkan kembali pernyataan Surya Paloh selaku Ketum Partai Nasdem, bahwa sikap politik Partai Nasdem dalam rangka mengusung maupun mendukung Cakada dan Cawakada, Partai Nasdem tidak meminta maskawin dan mahar. Hal Ini adalah sikap politik partai yang secara konsisten dipegang sejak Nasdem ikut Pilkada," pungkasnya.








Berita Terkait

Leave a reply