Bersama Mencari Solusi RUU Penyiaran, Agar Tak Ada UU yang Ditabrak

Laporan:

Jakarta, Kabar3.com - Revisi Undang-Undang (RUU) Penyiaran masih belum menemukan titik temu. Di satu sisi, desakan untuk segera diketuk semakin menggema.

Tetapi Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Firman Soebagyo meminta pembahasan RUU Penyiaran untuk ditunda. Dimaksudkan agar RUU Penyiaran tetap dapat dibahas melalui rapat pleno Baleg sebelum dibawa ke rapat paripurna DPR.

"Karena kalau dilanjutkan maka setidaknya ada dua UU yang akan ditabrak. Satu tentang cara penyusunan RUU, yaitu UU 12/2011 dan kemudian UU MD3 No. 17 Tahun 2014," terannya di Gedung DPR RI, Kamis (1/2/2018).

Tak hanya UU itu yang berpotensi dilanggar, Firman melanjutkan, ada juga Peraturan DPR No. 1 Tahun 2011 tentang Tatib dan Peraturan DPR No. 2 Tahun 2014.

"Kalau hal hal seperti ini ditabrak tentu akan melahirkan perspektif kurang baik. Karena DPR ini kan pembuat UU, walaupun semua ini proses politik tapi tidak boleh dalam mekanisme menabrak uu dan peraturan yang di buat sendiri oleh DPR," jelas Firman.

Berita Terkait

Leave a reply