Asrul Sani: Pasal Penghinaan Presiden Beda dengan yang Lama

Laporan:

Jakarta, Kabar3.com - Anggota Panitia Kerja (Panja) Rancangan UU KUHP, Arsul Sani menyatakan, bahwa pasal penghinaan Presiden dan Wakil Presiden yang saat ini dibahas berbeda dengan pasal lama yang telah dibatalkan Mahkamah Konstitusi (MK).

Perbedaan itu, kata Arsul, terletak pada deliknya. Jika pasal lama merupakan delik umum, kini pasal tersebut menggunakan delik aduan. Dengan demikian, Presiden atau Wakil Presiden sendiri yang harus melaporkan.

“Jadi perlu dijelaskan bahwa secara norma dasar akan jadi sesuatu yang berbeda dengan pasal di KUHP sekarang yang sudah dibatalkan MK. Yang beda itu sifat deliknya yang tadinya delik umum dan biasa menjadi delik aduan,” ujar Arsul, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/2/2018).

Anggota Komisi III DPR RI itu menilai, mustahil jika pasal penghinaan Presiden dan Wakil Presiden dihilangkan dalam KUHP karena ada pasal yang memidanakan orang yang menghina kepala negara sahabat atau kepala negara negara lain yang sedang berkunjung ke Indonesia.

Politisi PPP tersebut menjamin DPR akan mendengarkan masukan dari masyarakat sipil sehingga pasal penghinaan Presiden dan Wakil Presiden tidak menjadi pasal ‘karet’.

Berita Terkait

Leave a reply