Tanggapan yang Rinci dari Seorang Willem Wandik terkait Sikap Pemerintah dalam KLB Asmat

Oleh:

Jakarta, Kabar3.com - Kasus gizi buruk yang menyerang balita di wilayah Asmat menimbulkan reaksi yang beragam di publik nasional, salah satu yang cukup menyita perhatian adalah ikut sertanya Pemerintah Pusat dalam penanggulangan gizi buruk di Asmat. Reaksi yang begitu cepat ditunjukkan dalam penanggulangan Gizi Buruk di Asmat, dengan mengirim personil TNI dan Polri beserta tim paramedis disertai penyediaan bantuan pangan ke sejumlah Distrik yang teridentifikasi sebagai wilayah KLB Gizi Buruk. Namun tidak sedikit juga "ujaran" bernada miring yang justru dialamatkan ke penyelenggara daerah di Tanah Papua, oleh sejumlah Pejabat Menteri di Pemerintah Pusat. 

Pemerintah Pusat seperti ingin menyelamatkan muka sendiri, dan menyerahkan kesalahan kepada Pemerintah Daerah. Bahkan Menteri PPN Bambang Brojonegoro, menyindir alokasi anggaran yang ditransfer ke Tanah Papua mencapai 80 Triliun disetiap tahunnya, sebagai anggaran yang dapat memicu kecemburuan antara daerah, namun Tanah Papua tidak mampu menanggulangi persoalan gizi buruk di daerah Asmat. Apakah benar tudingan Menteri PPN tersebut, berdasarkan "evidence base" penatalaksanaan anggaran di Tanah Papua? 

Pernyataan sejumlah Menteri, pada gilirannya menggiring opini publik nasional "framing Pusat", yang benar-benar mulai menyalahkan Pemerintah Daerah di Tanah Papua sebagai penyebab terjadinya KLB Gizi Buruk di Asmat. Yang lebih parahnya lagi, sejumlah politisi nasional dan juga jajaran Pemerintah Pusat secara spesifik menyalahkan penggunaan Dana Otonomi Khusus (Dana Otsus) sebagai penyebab terjadinya Gizi Buruk di Asmat. 

"Prejudice" sejumlah politisi nasional dan juga pejabat di sejumlah Kementerian yang tampak tendensius tersebut perlu diluruskan, terutama persoalan anggaran 80 Triliun yang dikirim ke Tanah Papua, sebagai angka yang benar-benar dilebihkan "hiperbola politis". Sebagai contoh, data Dana Alokasi Umum yang merupakan proporsi dana terbesar dalam pagu belanja di seluruh Kabupaten/Kota/ termasuk belanja Provinsi di Provinsi Papua di Tahun Anggaran 2016 hanya mencapai 22,5 Triliun. Total anggaran tersebut diperuntukan untuk 30 penyelenggaraan Daerah Otonom di Provinsi Papua, termasuk 28 Kabupaten, 1 Kota, 1 Provinsi (belum menghitung alokasi anggaran untuk provinsi Papua Barat). 

Sedangkan perbandingan penerimaan daerah yang berasal dari alokasi dana DAU dengan sumber penerimaan daerah lainnya, seperti Tax Sharing, Non Tax, DAK, dan PAD antaralain berbanding 72,1% untuk proporsi DAU dan 27,9% proporsi pendapatan lainnya (diolah dari Penerimaan Provinsi Papua). Dengan asumsi penerimaan daerah lainnya yang dapat dimasukkan kedalam variabel anggaran, maka ditemukan potensi penerimaan anggaran diluar DAK untuk 30 daerah otonom di Provinsi Papua sebesar 6,3 Triliun. Kemudian ditambah dengan penerimaan dari alokasi dana otsus yang mencapai  5.4 Triliun untuk Provinsi Papua. Sehingga total keseluruhan belanja penyelenggaraan pemerintahan di 30 daerah otonom di Provinsi Papua mencapai 34.1 Triliun. Hal ini diungkapkan oleh Willem Wandik selaku Anggota Komisi V DPR RI Dapil Papua.

Berita Terkait

Leave a reply