Tanggapan yang Rinci dari Seorang Willem Wandik terkait Sikap Pemerintah dalam KLB Asmat

Oleh:

“Dengan demikian, dari mana data 80 Triliun alokasi anggaran yang dikirim ke Provinsi Papua yang disebutkan oleh Menteri PPN? dan perlu untuk dicatat, bahwa nilai pagu anggaran yang mencapai 34,1 Triliun tersebut, adalah nilai keseluruhan anggaran, yang mayoritas digunakan untuk belanja "mandatory spending" seperti membayar gaji pegawai, tunjangan jabatan, belanja lauk pauk pegawai, kebutuhan dasar pelayanan pemerintahan, dan lain lain. Sehingga pernyataan Menteri PPN yang menuding Tanah Papua menghabiskan anggaran 80 Triliun, seolah olah menjustifikasi bahwa Tanah Papua hanya menghambur-hamburkan dana negara. Namun secara data, pernyataan Menteri PPN merupakan kebohongan yang dilebih-lebihkan, untuk menutupi kegagalan Pemerintah Pusat memenuhi kebutuhan dasar Gizi bagi balita di daerah Asmat,” ujar Willem kepada Kabar3.com melalui keterangan tertulisnya, Selasa (13/2/2018).

Agar argumentasi Pemerintah Pusat dapat diterima oleh nalar bagi orang-orang yang berakal sehat, sehingga tidak terjebak pada narasi hiperbola yang bersifat politis pragmatis, mari kita membuka data-data alokasi belanja di sektor kesehatan yang dikirim oleh Pemerintah Pusat secara spesifik di Kabupaten Asmat. Pada tahun anggaran 2017, Pemerintah Pusat mengirimkan alokasi dana untuk kegiatan fisik di Kabupaten Asmat mencapai 119,2 Miliar, namun dari total kegiatan fisik yang dianggarkan oleh Pemerintah Pusat ke Kabupaten Asmat, jumlah alokasi anggaran untuk pelayanan kesehatan hanya mencapai 10,8 Miliar. 

“Rincian alokasi anggaran kesehatan untuk Kabupaten Asmat tersebut terdiri dari, belanja kegiatan pelayanan kesehatan dasar sebesar 2,1 Miliar, sarana pelayanan rujukan sebesar 3,1 Miliar, pelayanan kefarmasian/obat-obatan sebesar 4,2 Miliar, dan keluarga berencana sebesar 1,3 Miliar. Sehingga secara anggaran, alokasi dana yang katanya 80 Triliun oleh Menteri PPN, merupakan generalisasi belanja transfer ke Tanah Papua, yang justru merupakan pernyataan hiperbola politis, untuk sekedar mem-blinding publik nasional, agar seluruh peristiwa gizi buruk yang terjadi di Asmat, bukanlah tanggung-jawab Pemerintah Pusat,” lanjutnya.

Kemudian, untuk memahami secara benar, mengapa gizi buruk bisa menyerang anak balita? etiologi paling lazim terjadinya gizi buruk pada balita, antara lain disebabkan karena kurangnya asupan gizi dan serangan penyakit infeksi (suspek terbesar dalam kasus KLB gizi buruk di asmat adalah sebagian besar anak balita terserang penyakit campak). Faktor etiologi tidak langsung lainnya yang dapat memperberat kondisi gizi buruk yaitu rendahnya daya beli keluarga/masyarakat dan ketidaktersediaan pangan yang bergizi, serta keterbatasan pengetahuan tentang pangan yang bergizi terutama untuk ibu dan anak balita. 

Ia memaparkan, bahwa dalam perspektif program kerja di Unit Pelayanan Kesehatan (UPK) baik di komunitas maupun sentinel, penatalaksanaan upaya preventif dan kuratif kasus gizi buruk biasanya dilakukan dengan melakukan kegiatan penjaringan balita KEP, kegiatan penyuluhan kelompok pada ibu sasaran, pelacakan kasus, pemeriksaan kesehatan oleh dokter di UPK, rujukan balita gizi buruk ke rumah sakit, pengobatan penyakit infeksi, pemberian obat cacing, pemberian suplemen gizi serta pemberian PMT pemulihan.

Berita Terkait

Leave a reply