Tanggapan yang Rinci dari Seorang Willem Wandik terkait Sikap Pemerintah dalam KLB Asmat

Oleh:

Sekarang yang menjadi pertanyaan penting bagi publik nasional, terutama bagi para Menteri yang banyak berbicara di Pusat, bagaimana cara Pemerintah Daerah di Kabupaten Asmat dapat memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan dasar, dengan anggaran sebesar 2,1 Miliar (alokasi pelayanan kesehatan dasar), bukan seperti yang diberitakan 80 Triliun, terutama jika mengacu pada program dasar pencegahan dan upaya kuratif, suspect atau penderita gizi buruk di wilayah Kabupaten Asmat, jika parasarana penunjang yang mengkoneksikan pusat-pusat pelayanan kegiatan pemerintahan (termasuk pelayanan kesehatan) kepada masyarakat Asmat, yang harus menghadapi bentangan wilayah yang mencapai 31.983,69 kilometer persegi. 

“Tantangan geografis di wilayah Asmat tidaklah mudah, sebaran pusat-pusat pelayanan kesehatan disetiap distrik yang mencapai 23 Distrik, dengan jarak terdekat ke Pusat Ibu Kota Kabupaten mencapai  37 Km, dan letak Distrik dengan jarak terjauh mencapai 289 Km. Jarak tersebut melampuai jarak Jakarta - Bandung yang hanya mencapai 155 Km, yang kemudian menunjukan luas wilayah pelayanan kegiatan Pemerintahan di Kabupaten Asmat tidaklah semudah dan semurah yang dibayangkan oleh orang-orang pusat,” paparnya.

Willem juga mengungkapkan, dalam catatan penggunaan transportasi udara di Kabupaten Asmat, angkutan udara masih menjadi sarana transportasi mobilitas barang dan penumpang yang paling banyak digunakan, mengingat kondisi geografis Asmat yang terdiri dari wilayah perairan "rawa" yang sangat luas dan masih memiliki hutan yang luas. Jumlah penumpang pesawat yang datang dan berangkat dalam data penerbangan di Kabupaten Asmat pada tahun 2016 tercatat masing-masing sebanyak 1.097 dan 1.168 dengan jumlah 172 penerbangan. 

“Tantangan bentang alam itulah yang menjadikan kegiatan pelayanan Pemerintahan di Kabupaten Asmat tidaklah mudah dan memiliki kecenderungan berbiaya tinggi "high cost". Fakta ini tidak dipahami oleh orang-orang diluar Tanah Papua, termasuk pejabat Menteri, yang hanya duduk di ruangan ber AC di Pemerintah Pusat dan seenaknya menyalahkan daerah,” tutupnya.




Berita Terkait

Leave a reply