MKD: UU MD3 Penting untuk Menjaga Marwah DPR RI

Laporan:

Jakarta, Kabar3.com - Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) telah menetapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) dalam rapat paripurna yang digelar Senin (12/2/2018).

Dalam UU MD3 baru tersebut, terdapat pasal yang sempat menjadi perdebatan, yakni Pasal 122 huruf (k) yang dinilai akan membuat parlemen menjadi anti-kritik. Dijelaskan dalam ketentuan Pasal 122 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121A, Mahkamah Kehormatan Dewan Bertugas:

(k) Mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan, bahwa tanpa adanya Pasal 122 UU MD3 yang baru disahkan tersebut, MKD DPR RI tetap dapat melakukan pelaporan terhadap siapa saja yang memberikan ujaran dalam upaya merusak marwah kehormatan DPR RI.

Leave a reply