Hak Imunitas UU MD3, Fadli Zon: DPR Tidak Anti-Kritik, Kecuali Penghinaan dan Fitnah

Laporan:

Jakarta Kabar3.com - Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon membantah bahwa poin dalam UU MD3 yang menyebut soal hak imunitas anggota DPR yang tertuang dalam Pasal 122 dan Pasal 245 UU MD3  akan membuat DPR anti-kritik.

“DPR itu sebuah lembaga yang harus terbuka dan memang harus terbuka, apalagi terhadap kritik. Jadi, harus tetap dikritik diberikan masukan, dikoreksi kalau ada kesalahan, sama halnya dengan lembaga-lembaga lain,” ujar Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (13/2/2018).

Politisi Partai Gerindra itu mengatakan, bahwa harus dibedakan antara mengkritik dan menghina anggota DPR.

“Nah mungkin yang terkait di sini adalah yang menyangkut masalah penghinaan atau fitnah. Tapi kalau mengkritik saya kira gak ada berubah,” terang Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra tersebut.

Ia juga menegaskan bahwa harusnya juga tidak boleh ada kriminalisasi terhadap kritik. Memang dalam Revisi UU MD3 yang telah disahkan ada beberapa pasal yang kontroversial.

Leave a reply