Hak Imunitas UU MD3, Fadli Zon: DPR Tidak Anti-Kritik, Kecuali Penghinaan dan Fitnah

Laporan:

“Tapi kalau kritik, itu adalah satu hak dari setiap warga negara untuk menyampaikan suatu sikap pernyataan pikiran pandangan. Baik lisan maupun tulisan, tidak boleh ada kriminalisasi,” paparnya.

Dirinya pun mempersilahkan masyarakat melakukan uji materi atau judicial review (JR) ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait UU MD3 yang telah disahkan melalui sidang paripurna kemarin.

“Kita menghargai proses hukum terkait pengujian terhadap UU atau aturan yang ada Mahkamah Konstitusi. Kita lihat lah prosesnya, itu kan hak dari setiap warga negara. Tentu apa yang dihasilkan kemarin itu sudah melalui proses pembahasan panjang,” tandasnya.

Diketahui, Pasal 122 UU MD3 yang baru menyebut penghina DPR dapat dijerat sesuai hukum. Sementara itu, revisi terhadap Pasal 245 mengatur kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) untuk memberi pertimbangan ketika Anggota Dewan terjerat kasus hukum.




Leave a reply