Pasal Penghinaan Presiden, Pengamat: Presiden dan Wakil Presiden Tidak Perlu Diistimewakan

Laporan:

Jakarta Kabar3.com - Pasal penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden ingin dihidupkan kembali oleh pembentuk undang-undang. Alasannya tak lain berupa adanya hak istimewa. Untuk prosedurnya, kelihatannya masih terbelah apakah delik umum atau delik aduan.

Untuk ancaman hukumannya, pihak yang pro dihidupkan kembali ruh dan reinkarnasi pasal ini menginginkan hukuman 5 tahun. Tak lain dan tak bukan agar polisi bisa melakukan tindakan penangkapan dan penahanan.

Praktisi Hukum Law Firm AI & Associates, Ahmad Irawan mengatakan, tidak ada manusia yang menerima untuk dihina. Jangankan seorang Presiden dan Wakli Presiden, rakyat pun sebagai pemegang kedaulatan enggan untuk dihina. Menurutnya, penghinaan itu menyangkut martabat sebagai manusia.

“Bukan pak Jokowi sebagai Presiden, tapi dirinya sebagai manusia. Dalam kedudukannya yang sama dengan manusia lainnya, negara telah mengatur delik penghinaan ini. Hanya saja ancaman hukumannya 9 bulan dan harus delik aduan,” ujar Ahmad Irawan dalam keterangan resminya, Rabu (14/2/2018).

Jadi dalam konteks itu, Ahmad melanjutkan, menghidupkan kembali pasal tersebut hanyalah intensi untuk melindungi kekuasaan Presiden Joko Widodo dari sasaran kritik, tidak tulus untuk melindungi martabat Presiden.

Berita Terkait

Leave a reply