Revisi UU MD3, Arsul Sani: Aturan Pelaksana Penting Untuk Cegah Multi Tafsir

Laporan:

Jakarta, Kabar3.com - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengingatkan peraturan DPR RI sebagai penjelasan revisi UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3) harus memberi pagar yang jelas untuk mencegah multi tafsir atas beleid tersebut. 

Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) PPP, Arsul Sani, dirinya mengatakan, perlunya pagar yang jelas ini terutama untuk pasal yang memiliki makna luas dan multi tafsir seperti pasal 122 poin (K).

“Ini harus dijelaskan dalam peraturan DPR nanti (sebagai peraturan pelaksana). Diberikan pagarnya,” ujar Asrul dalam diskusi di Warung Daun, Jakarta, Sabtu (17/2/2018).

Pasal 122 poin (K) pada intinya menyatakan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dapat mengambil langkah hukum maupun langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR.

Menurut Arsul, pada dasarnya semangat pengesahan revisi UU MD3 oleh DPR bukanlah untuk memidana. Namun, jika di kemudian hari ada tafsir berbeda oleh anggota DPR berikutnya maupun penegak hukum, maka pasal ini akan menjadi masalah.

Berita Terkait

Leave a reply