Andi Akmal Pasluddin: Badan Pangan Dapat Menjadi Solusi Impor Pangan

Oleh:

Jakarta, Kabar3.com - Rapat Kerja (Raker) Komisi IV dengan Kementerian Pertanian (Kementan) 14 Maret lalu, kembali menjadi momen desakan DPR kepada Pemerintah agar segera merealisasikan pembentukan lembaga Pemerintah yang menangani bidang pangan sesuai amanat dalam Pasal 126 UU Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.

Andi Akmal Pasluddin selaku Anggota Komisi IV DPR mengatakan, bahwa baik secara institusi DPR, Fraksi maupun secara pribadi sebagai Anggota DPR, ia berulangkali meminta agar badan pangan ini segera terealisasi, namun hingga saat ini masih juga belum terwujud.

Akmal menjelaskan, bahwa sudah 2 (dua) tahun lebih berlalu dari batas paling lambat terbentuknya Badan Pangan Nasional (BPN) pada 17 Nopember 2015 sesuai dengan Pasal 150 UU Pangan berbunyi “Lembaga Pemerintah yang menangani bidang Pangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 129 harus telah dibentuk paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan. Karena diundangkan 17 Nopember 2012, paling lambat Badan Pangan Nasional (BPN) terbentuk 17 Nopember 2015.

“Pembentukan Badan Pangan Nasional (BPN) berfungsi sebagai regulator. BPN difungsikan menjadi regulator dengan fokus utama pada sisi hilirisasi. Sementara dari sisi hulu, seperti peningkatan produksi, sistem budi daya pangan, dan sebagainya masih tetap di bawah naungan Kementerian teknis terkait,” cetus Politisi PKS ini kepada Kabar3.com melalui keterangan tertulisnya, Jum’at (6/4/2018).

Legislator Sulawesi Selatan II ini memberi gambaran, bahwa banyak kebijakan impor yang anomali pada kenyataan di lapangan. Sebagai contoh, di awal tahun 2018, Pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk mengimpor beras sebanyak 500.000 Ton dari Vietnam dan Thailand. Alasannya klasik, untuk mengamankan kebutuhan pangan dan menjaga stabilitas harga beras di pasaran.

Berita Terkait

Leave a reply