Perpres Nomor 20 Tahun 2018 Berpotensi Melanggar Konstitusi

Laporan:

Jakarta, Kabar3.com - Seperti kita ketahui bersama, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) sudah diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada tanggal 26 Maret 2018 lalu.

Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Gerindra Ferry Juliantono menegaskan, bahwa Perpres tersebut semakin mengukuhkan yang masuk tenaga kerja asing, khususnya yang dari China adalah yang unskilled labor atau buruh kasar.

"Sebenarnya hal-hal seperti itu adalah hak dari Tenaga Kerja Indonesia, haknya buruh, haknya ke depan generasi muda di Indonesia. Tapi, kok kemudian mereka masuk dan menurut kami mengkhianati Pasal 27 UUD 1945 yang menjelaskan tentang masyarakat, rakyat butuh dan berhak atas pekerjaan," ujar Ferry kepada wartawan setelah mengisi acara diskusi publik, Jakarta, Selasa (17/4/2018).

Menurutnya, kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah melalui Perpres ini tidaklah masuk akal.

"Misalnya saya mau investasi di Vietnam, kalau saya menggunakan tenaga kerja dari Vietnam kan lebih murah daripada saya membawa orang atau buruh pekerja dari jawa saya bawa ke Vietnam, kan gak masuk akal saya bawa tenaga kerja dari Indonesia untuk investasi di Vietnam, kenapa saya tidak mempekerjakan orang Vietnam yang terang-terangan pasti biayanya lebih murah," jelasnya.

Berita Terkait

Leave a reply