Komnas HAM: RUU Antiterorisme Tegaskan Hak-hak Korban

Laporan:

“Mulai dari upaya pencegahan, penindakan, pemulihan hak korban dan upaya deradikalisasi dalam koordinasi badan yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui BNPT,” paparnya.

Dalam keterangan resminya, Komnas HAM tidak setuju dengan pelibatan TNI, tetapi setuju apabila berdasarkan UU Nomor 34 tahun 2004, dengan catatan; satu, pengaturan tidak dalam RUU Tindak Pidana Korupsi yang merupakan UU dengan paradigma Criminal Justice System; dua, keterlibatan TNI dalam penanganan terorisme dilakukan dalam kerangka UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI yang mengatur tentang operasi militer selain perang, dengan memerhatikan objek vital, skala ancaman dan waktu.

Terkait dengan pandangan bahwa ruang gerak polisi tidak begitu leluasa dengan UU yang lama, Choirul menjelaskan, yang membatasi gerak polisi bukanlah Undang-Undang.

“Tidak ada masalah dengan UU yang lama. Yang menjadi menjadi masalah adalah bagaimana praktik di lapangan,” pungkasnya.




Berita Terkait

Leave a reply