Kebijakan THR Merupakan Kepentingan Politis Presiden, Hanya Pemerintah yang Tahu Itu Benar atau Tidak

Laporan:

Jakarta, Kabar3.com - Politisi Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean mengatakan, bahwa kebijakan THR dan gaji ke-13 merupakan kepentingan politis dan elektoral Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Hal tersebut, kata Ferdinand, lantaran sumber anggaran untuk THR dan gaji ke-13 bagi kepala daerah, anggota DPRD, dan PNS dapat disesuaikan. Pemerintah terkesan memaksakan.

"Justru kesan yang timbul adalah sarat kepentingan politis atau kepentingan elektoral," terangnya di Jakarta, Senin, (5/6/2018).

Lebih lanjut, dirinya pun membandingkan masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Kita tahu bagaimana 4 tahun gaji PNS tidak pernah naik, padahal selama era SBY hampir tiap tahun naik gaji. Dan hasil lembaga survei, terdapat temuan bahwa PNS lebih besar tidak akan memilih Jokowi," ujar dia.

Berita Terkait

Leave a reply