Sikap BEM UI 2018 Terkait Pelantikan PJ Gubernur dari Unsur Polisi Aktif

Jakarta, Kabar3.com - Langkah Pemerintah dengan melantik Komjen Iriawan sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat pada Senin, 18 Juni 2018 pagi tadi mendapatkan tanggapan keras dari BEM UI.

Ketua BEM UI Zaadit Taqwa mengatakan, bahwa Langkah pemerintah dengan melakukan Pelantikan Penjabat Gubernur dari kalangan anggota kepolisian aktif didasari oleh Permendagri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Cuti di Luar Tanggungan Negara Bagi Kepala Daerah  dan telah melanggar 3 peraturan perundang-undangan yang berlaku, ujarnya dalam rilis resminya kepada Kabar3.com.

Ketiga peraturan tersebut antara lain UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada), UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) dan UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Peran dan Fungsi Kepolisian Republik Indonesia (UU Polri). Meskipun saat ini Komjen. Pol. Iriawan sudah tidak menjabat secara struktural dalam Mabes Polri, beliau belum mengundurkan diri atau pensiun dari dinas Kepolisian.

Menurut Zaid, Atas tidak konsistennya sikap pemerintah terhadap pelantikan penjabat (Pj) Gubernur yang tetap menyalahi aturan, khususnya di Jawa Barat. Maka BEM UI 2018 menyatakan sikap:

1. Menolak dengan tegas pelantikan Komjen Iriawan sebagai Penjabat Gubernur Jawa Barat;

Leave a reply