Hanura: Penunjukan Perwira Aktif Sebagai Plt Gubernur Jabar Sesuai UU

Laporan:

Jakarta, Kabar3.com - Banyak masyarakat tak memahami secara utuh soal  penunjukan Komjen Iriawan, perwira aktif kepolisian untuk menjabat PLT Gubernur Jabar. Padahal  pelantikan itu sama sekali  tidak melanggar UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. 

"Karena pasal 28, ayat 3 yang berbunyi : Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian," kata Ketua DPP Partai Hanura Inas Nasrullah Zubeir dalam siaran persnya di Jakarta, Selasa (19/6/2018).

Padahal, kata Inas, pengamat abal-abal tersebut belum selesai dalam membaca Undang-Undang tersebut karena seharus-nya juga membaca penjelasan dari pasal 28 ayat 3 tersebut yang berbunyi :

"Yang dimaksud dengan "jabatan di luar kepolisian" adalah jabatan yang tidak mempunyai sangkut paut dengan kepolisian atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri," jelas Inas 

Ketua Fraksi Hanura DPR RI ini menegaskan, bahwa artinya Kapolri bisa dan boleh saja menugaskan anggota aktifnya untuk menjabat jabatan tertentu diluar kepolisian, contoh: Direktur Penyidikan KPK berasal dari Kepolisian.

Berita Terkait

Leave a reply