Komisi V DPR RI Nilai Integrasi Tarif Tol JORR Berpotensi Langgar UU

Laporan:

Jakarta, Kabar3.com - Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Sigit Sosiantomo meminta Kementerian PUPR membatalkan rencana pengintegrasian tarif tol JORR, karena dinilai berpotensi melanggar UU No. UU No.38/2004 tentang Jalan. Untuk itu, Komisi V meminta Kementerian PUPR membatalkan kenaikan tersebut.

“Pengintegrasian tarif tol JORR ini berpotensi melanggar pasal 38 UU Jalan. Ada indikasi kenaikan tarif terselubung dalam kebijakan ini khususnya untuk pengguna tol jarak pendek. Dan kenaikan itu sangat signifikan yaitu 57 persen dari tarif awal Rp 9.500 menjadi Rp 15.000. Padahal, jika mengacu UU, dengan inflasi hanya 3 persen per tahun maka kenaikan masksimal hanya 6 persen,” kata Sigit Sosiantomo pada kabar3.com melaui keterangan tertulisnya, Jumat (22/6/2018).

Selain ia juga menjelaskan bahwa laju inflasi, tarif tol juga dihitung berdasarkan kemampuan bayar pengguna jalan, besar keuntungan biaya operasi kendaraan, dan kelaikan investasi. Dan bila mengacu pada daya beli masyarakat, pada kuartal I 2018, proporsi pendapatan masyarakat yang dibelanjakan menurun menjadi 64,1 persen.

“Daya beli lemah, artinya  kemampuan bayar pengguna jalan juga mengalami penurunan. Tapi kenapa di saat seperti ini pemerintah justru mengmabil kebijakan mengintegrasikan tarif tol yang akan membebani pengguna tol,” terangnya.

Menurutnya, sebaiknya pemerintah sebagai regulator fokus untuk mengingatkan dan mengawasi pengelolaan jalan tol oleh operator agar memenuhi SPM. Apalagi, hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mendapati banyak persoalan dalam pengelolaan tol, mulai dari SPM yang tidak dipenuhi hingga penetapan tarif yang membebani masyarakat.

Berita Terkait

Leave a reply