Pilkada Serentak 2018

Meneguhkan Netralitas Polri Dalam Pilkada Serentak

Oleh:

Jakarta, Kabar3.com - Sepekan menjelang Pilkada Presiden Ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan ada oknum di Badan Intelijen Negara (BIN), Polri, dan TNI yang tidak netral dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2018. Apa yang disampaikan ketua umum partai Demokrat tersebut seolah menguatkan tudingan tidak netral yang dialamatkan kepada Polri lantaran pengangkatan Komjen Pol M Iriawan yang beberapa hari sebelumnya diangkat sebagai Pejabat Gubernur Jawa Barat. Oleh karenanya, dirasa perlu untuk kembali meneguhkan sikap netralitas Polri dalam penyelenggaraan Pilkada serentak 2018.

Perkembangan masyarakat, tekhnologi dan media sosial sangat progresif dan dinamis. Karenanya, apabila terjadi penyimpangan terhadap prinsip-prinsip netralitas tersebut pasti akan dapat didokumentasikan dengan muda dan cepat menyebar secara luas. Karenanya, sebagai anggota Komisi III yang merupakan mitra kerja Kepolisian Republik Indonesia saya perlu memberikan catatan khusus dan mengingatkan mengenai arti penting netralitas Polri dalam Pilkada kali ini. Sehingga aparat dapat menghindari sikap atau tindakan yang dapat dilihat sebagai keberpihakan kepada salah satu paslon tertentu. Supaya dapat dihindari pula langkah-langkah yang dapat dinilai bermuatan politis.

Instrumen hukum yang mengatur netralitas polri sudah cukup lengkap. Karena netralitas Polri merupakan harapan seluruh rakyat Indonesia sebagaimana amanat UUD 1945 dan TAP MPR. Pada Pasal 30 ayat (2) hingga ayat (4) UUD 1945 menegaskan bahwa TNI dan Pol¬ri harus netral karena tugas mereka sangat strategis. Demikian juga pada pasal 10 Ketetapan MPR Nomor 7/MPR/2000 diatur bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis.

Selain pada dua instrumen hukum tersebut, netralitas Polri dalam Pilkada juga diatur dalam Pasal 28 ayat 1, 2, dan 3 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri. Pasal tersebut menegaskan beberapa hal, yakni Polri bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis, anggota Polri tidak menggunakan hak pilih dan dipilih dan anggota Polri dapat menduduki jabatan di luar kepolisian, setelah mengundurkan diri atau sudah pensiun dari dinas kepolisian. Ketentuan ini mempertegas bahwa hak politik anggota Polri untuk dapat berkontestasi dalam Pilkada hanya dapat digunakan ketika yang bersangkutan sudah tidak menjadi anggota aktif.

Ketentuan netralitas Polri juga disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Menurut Pasal 71 UU Pilkada tersebut, pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, anggota TNI, Polri dan kepala desa atau sebutan lain, dilarang membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Oleh karenanya, para aparat kepolisian harus benar-benar mengatur tindakannya dengan cermat. Jangan sampai, tindakah yang diambil akan dinilai dengan langkah politis yang menguntungkan atau merugikan salah satu pihak.

Leave a reply