Pilkada Serentak 2018

Meneguhkan Netralitas Polri Dalam Pilkada Serentak

Oleh:

Secara tekhnis persoalan netralitas Polri juga diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang kode etik profesi Kepolisian RI. Yang menegaskan kewajiban dan larangan bagi anggota Polri terlibat dalam kehidupan politik. Bahkan, dalam salah satu pasal diatur mengenai sanksi bagi anggota Polri yang melanggar kode etik profesi itu. Aturan ini diperkuat dengan Surat Edaran Kapolri Nomor SE/7/VI/2014 tanggal 3 Juni 2014 tentang Pedoman Netralitas anggota TNI dalam Pemilu dan Pilkada. Hal itu semua seharusnya sudah cukup menjadi pedoman yang cukup komplit untuk anggota Polri dalam menjaga netralitasnya dalam Pilkada serentak 2018.

Netralitas Polri menjadi unsur penting dalam penyelenggaraan Pilkada karena dalam perhelatan demokrasi ini Polri diberikan peran, tugas, serta kewajiban sebagai unsur anggota pengawas, pengaman, dan pelaksana Pilkada. Oleh karenanya untuk memenuhi tanggung jawab tersebut Polri harus dapat berbuat, berkehendak, dan bekerja secara baik dan netral dalam keberadaan, peran, maupun tugasnya. Dalam wujud penampilannya Polri juga dituntut harus dapat memainkan peranan yang mandiri, proporsional, dan profesional.

Setidaknya ada tiga peran penting yang harus dilaksanakan oleh Polri dalam penyelenggaraan Pilkada. Pertama, melakukan pengamanan pada setiap tahapan pelaksanaan Pilkada, agar peyelenggaraan Pilkada dapat berjalan dengan aman dan lancar. Kedua, melakukan penyidikan terhadap tindak pidana Pilkada yang dilaporkan kepada Polri melalui Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota. Ketiga, melakukan tugas lain menurut Per UU yang berlaku seperti: melaksanakan tugas pelayanan penerimaaan pemberitahuan kegiatan kampanye dan atau pemberian ijin kepada peserta Pilkada. Ketiga peran tersebut sangat memerlukan netralitas Polri agar penyelenggaraan Pilkada bisa berkualitas.

Menjaga nilai netralitas dalam pilkada adalah bagian dari upaya terciptanya good policing. Semangat ini merupakan upaya untuk menghadirkan kehidupan yang demokratis, tegaknya supremasi hukum, pemberian pelayanan yang demokratis dan non diskriminatif, serta adanya perlindungan HAM dalam segala tugas dan implementasi kerja polisi. Hal ini diperlukan karena fungsi kepolisian pada dasarnya adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat

Pada event Pilkada seperti ini, Polisi sebagai pihak yang dituntut untuk menjaga netralitas harus menyadari bahwa tuntutan masyarakat merupakan kondisi yang ideal yang harus dipenuhi oleh institusi polisi ke depannya. Masyarakat meyakini bahwa prinsip netralitas polri dalam politik harus dilaksanakan secara utuh dan menyeluruh, karena hal ini merupakan modal penting bagi peningkatan profesionalisme fungsi kepolisian. Melalui pejagaan konsistensi netralitas dalam politik tersebut, diharapkan dapat menaikkan persepsi positif masyarakat terhadap isntitus kepolisian. Selamat mengawal Pilkada 2018 dengan meneguhkan netralitas Polri dalam politik.

Leave a reply