Kemendigbud Berencana Menyederhanakan Bahasa Daerah, Gagasan Tersebut dinilai Melanggar Konstitusi.

Laporan:

Jakarta, Kabar3.com, - Anggota Komisi X DPR RI Anang Hermansyah menyoroti rencana Mendikbud Muhadjir Effendi yang akan merencanakan bahasa daerah yang tersebar diseluruh wilayah nusantara, dengan alasannya untuk memudahkan komunikasi. Hal tersebut menurutnya merupakan gagasan yang dinilai melanggar konstitusi.

"Saya heran dengan rencana dan argumentasi Mendikbud soal penyederhanaan bahasa daerah. Ini ide offside, karena melanggar konstitusi,"Ujarnya pada kabar3.com melaui pesan singkatnya di Jakarta, Senin (13/8/18).

Selain itu, Anang menyebutkan Pasal 32 ayat (2) UUD 1945 yang secara tegas termaktub Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.  Menurut Anang, Negara mendapat mandat untuk menghormati dan memelihara bahasa daerah, bukan justru mengerdilkan apalagi menghapusnya.

"Mandat konstitusi tegas dan jelas yakni negara wajib memelihara dan memghormati bahasa daerah," tegasnya.

Menurutnya argumentasi yang dibangun Mendikbud soal kesulitan pejabat dalam berkomunikasi dengan warganya juga tidak tepat. Menurut dia, kepala daerah yang memimpin suatu daerah seharusnya faham tentang budaya dan bahasa daerah yang dipimpin.

Berita Terkait

Leave a reply