Hanura: Deklarasi 2019 Ganti Presiden Melanggar UU, Ini Alasannya!

Jakarta, Kabar3.com - Ketua DPP Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Inas Nasrullah Zubir menegaskan, Deklarasi 2019 Ganti Presiden melanggar Undang-Undang (UU), khususnya melanggar pasal 6 UU No. 9/1998 tentang Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum karena menimbulkan permusuhan dan kebencian.

"Deklarasi 2019 ganti presiden itu kegiatan yang melanggar aturan perundang-undangan khususnya langgar pasal 6 UU No. 9/1998 tentang Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum karena menimbulkan permusuhan dan kebencian," kata Inas rilisnya kepada Kabar3.com, Senin (27/8/2018).

Lebih lanjut Inas menjelaskan, sesuai pasal 15 UU No. 9 tahun 1998, bila penyampaian pendapat itu melanggar pasal 6 maka dapat dibubarkan.

"Pasal 15 UU itu sudah sangat jelas. Bila penyampaian pendapat langgar pasal 6 maka dapat dibubarkan," tegas Ketua Fraksi Partai Hanura DPR RI ini.

Sebelumnya, gerakan #2019GantiPresiden mendapat penolakan. Gerakan itu juga sempat dilarang digelar oleh kepolisian. Salah satunya, ratusan massa yang menolak acara Deklarasi Ganti Presiden 2019 di Surabaya, Jawa Timur, sampai turun ke jalan pada Minggu pagi.

Mereka mengepung Hotel Majapahit Surabaya di Jalan Tunjungan tempat Ahmad Dhani menginap. Massa sengaja menggelar aksi di depan hotel tersebut untuk menghadang agar Ahmad Dhani tidak bisa keluar dan bergabung dengan massa aksi deklarasi. Beberapa waktu lalu, gerakan serupa yang dipimpin oleh aktivis Neno Warisman di Bandara Hang Nadim, Batam, juga mendapat penolakan dari masyarakat. Akhirnya acara deklarasi dibatalkan.

Berita Terkait

Leave a reply