Nasdem Setujui RUU Migas, Asalkan Ada Payung Hukum yang Baru

Laporan:

Jakarta, Kabar3.com, - Anggota Komisi VII DPR RI, Kurtubi menjelaskan bahwa, fraksi Nasdem setuju terhadap RUU migas sebagai Inisiatif DPR untuk dibahas dengan pemerintah, namun hal itu dengan sejumlah catatan yang Substansial.  

"Saya tegaskan bahwa Nasdem menginginkan payung hukum yang baru agar tidak bertentangan dengan UUD dan tidak boleh menciptakan lobang baru inefisiensi, harus simpel tidak birokratik,"ujarnya pada kabar3.com melalui pesan singkatnya. Rabu. (05/12/18).

Selain itu ia menerangkan jika fraksi Nasdem tidak setuju Badan pengatur Kegiatan Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH). Migas masuk dalam pasal UU seperti yang telah disepakati di Komisi VII sebagai Komusi teknis yang mengusulkan terhadap RUU Migas ini. Terlebih jika BPH Migas diberi  kewenangan ngatur impor migas. 

"Kami berpenndapat sebaiknya BPH Migas diintegrasikan ke Ditjen Migas agar sistem tidak berbelit dan tidak memboroskan anggaran,"terangnya.

Dalam hal ini, frasksi Nasdem ingin agar UU Migas yang baru sebagai inisiatif DPR ini bisa mendorong Kebangkitan Industri Migas Nasional yang sudah sangat terpuruk yang diindikasikan oleh produksi minyak mentah saat ini hanya sekitar 750.000 bbl/hari terendah dalam 40 thn terakhir, serta kapasitas efektif kilang BBM yang hanya sekitar 900.000 bbl/hari. 

Berita Terkait

Leave a reply