Kementerian Hukum dan HAM Kawal Hak Warga Negara Penyandang Distabilitas Mental

Jakarta, Kabar3.com - Direktur Jendral HAM Kementerian Hukum dan HAM Dr. Mualim Abdi mengatakan jika pihaknya akan mengawal hak-hak konstitusi semua warga negara, termasuk perlindungan terhadap Penyandang Distabilitas Mental (PDM) pada Pemilihan Umum 2019 mendatang.

Hal itu dikatakan Mualim dalam Workshop “Tanggungjawab Negara terhadap Penangan Penyandang Distabilitas Mental dalam Prespektif HAM” di Kantor Kementerian Hukum dan Ham, Jakarta, Kamis 6 Desember 2018.

“Dari sisi HAM, konstitusi maupun instrumen hukum, kita harus bantu setiap orang tanpa kecuali. Siapapun dia sepanjang dia bisa melakukan haknya,” Terang Mualim.

Maka dari itu, lanjut dia, sepanjang orang tersebut dapat melaksanakan hak-haknya untuk memilih atau bisa menggunakan haknya maka hal tersebut harus dipenuh.

“Itulah yang harus menjadi tanggung jawab pemerintah baik pusat maupun daerah harus memfasilitasi itu. Dari sisi HAM, setiap orang memiliki hak yang sama,” jelasnya.

Berita Terkait

Leave a reply