Rencana Perubahan PP 23/2010 tentang Minerba Seperti Operasi Intelijen

Jakarta, Kabar3.com - Perubahan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2010 yang keenam tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara berjalan layaknya seperti operasi intelijen. Bahkan saat ini sedang dilakukan harmonisasi di Menko  Ekuin dan Kemenkum HAM.

Hal tersebut menjadi salah satu poin pembicaraan Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) Yusri Usman dalam Diskusi Energi bertajuk Rencana Perubahan PP No. 23 / 2010 dan Potensi Ancaman Terhadap Ketahanan Energi Nasional Serta Kerugian Negara pada Selasa (11/12/2018) di Jakarta. Acara ini juga menghadirkan Ahmad Redi, pengamat hukum pertambangan; Simon Sembiring, mantan Dirjen Minerba dan Budi Santoso, Direktur Eksekutif CIRRUS.

Berarti PP No. 23/2010 ini mendekati finalisasi? “Sudah. Karena itu seperti operasi intelijen. Jarang terjadi dan patut dicurigai, apakah perubahan tersebut demi kepentingan para pengusaha atau kepentingan nasional,” jawab Yusri. Padahal6 pemilik Kontrak Karya maupun Perjanjian Karya Pertambangan Batubara (PKP2B) di dalam UU diberi ruang diketentuan peralihan di pasal 169 dan pasal 172.

Namun, lanjutnya, mereka membangkang. “Baru pada tahun 2014, baru satu Kontrak Karya yang melakukan amandemen,” kata Yusri. Anehnya, imbuhnya, pemerintah lebih memikirkan kepentingan para pengusaha daripada  kepentingan nasional. Padahal dalam ketentuan UU disebutkan bahwa bila menyangkut kepentingan hajat orang banyak maka dikuasai oleh negara. Karena itu, KPK patut mencermati persoalan ini.

Apalagi, ungkap Yusri, bauran energi dalam RUPTL tahun 2017-2027 porsi batubara mencapai 62%. “Anehnya, porsi gas diturunkan sekitar 6% untuk  energi pembangkit. Sedang energi batubara lebih besar menjadi 68%,” ujarnya.

Berita Terkait

Leave a reply