Fraksi Nasdem Mendukung Pemerintah Akuisisi 51 Persen Saham PTFI

Laporan:

Jakarta, Kabar3.com, - Anggota Komisi VII DPR RI, Kurtubi menerangkan jika Akuisisi 51% saham PT Freeport Indonesia (PTFI) oleh BUMN Inalum, semestinya juga menjadi peluang bagi Pemerintah untuk melaksanakan kebijakan memperkecil kesenjangan antar daerah. Seperti dengan cara memutuskan bahwa pemurnian konsentrat tembaga dari PTFI tidak memaksakan dilakukan dengan membangun smelter di Gersik.

"Semestinya smelter dibangun di Sumbawa Barat. Ini akan lebih efisien bagi PTFI dan dapat mengurangi kesenjangan antar daerah. Mengingat kondisi  tanah di rencana lokasi  smekter di Sumbawa Barat yang merupakan tanah pegunungan jauh lebih tepat dari pada rencana lokasi smelter di Gersik yg berupa tanah reklamasi,"ujarnya pada kabar3.com melalui pesan singkatnya. Sabtu. (29/12/18).

Selain itu ia juga menjelaskan jika jarak angkut konsentrat dari Papua ke Gersik lebih jauh dari pada jarak Papua ke Sumbawa Barat. Membangun Kawasan Industri berbasis tambang di Sumbawa Barat jauh lebih tepat bagi kepentingan bangsa dari pada di Gersik yang sudah padat dengan industri.

Politisi dari fraksi Nasdem ini mengatakan bahwa ditengah pengelolaan kekayaan tambang yang kacau balau seperti yang tergambar dalam kegiatan operasi penambangan PTFI yang menggunakan rezim Kontrak Karya (Contract of Work) sejak sekitar 50 tahun yang lalu, maka solusi yang ditempuh oleh Pemerintah saat ini adalah merupakan solusi yang tepat karena manfaatnya bagi bangsa dan negara jauh lebih besar dari mudlorotnya.

Dalam hal ini,Kontrak Karya yang merugikan negara secara finansial dan sekaligus  melanggar Pasal 33 UUD45 sudah diterapkan sejak PTFI masuk Papua pada tahun 1967, bahkan posisi PTFI semakin diperkuat dlm KK Perpanjangan thn 1991 yang disetujui oleh Pemerintah RI, dimana PTFI memperoleh semacam jaminan perpanjangan KK hingga 2041. Meski KK merugikan negara dan melanggar Konstitusi, sebab pola hubungan dalam pengelolaan sumber daya alam tambang yang ada diperut bumi (dengan investor Perusahaan PTFI) adalah pola hubungan  B to G yg menghilangkan kedaulatan negara , tarif royalti emas dalam KK relatif sangat rendah, hanya 1% – selain kewajiban pajak, management sepenuhnya ditangan PTFI, Negara tidak diberi hak untuk mengontrol biaya-biaya  explorasi dan exploitasi atas kekayaan alam yang dimilikinya, dan yang lainnya.

Berita Terkait

Leave a reply