Fraksi Nasdem Mendukung Pemerintah Akuisisi 51 Persen Saham PTFI

Laporan:

Mestinya Pemerintah RI waktu itu, menawarkan menggunakan Kontrak Bagi Hasil yang sudah dipraktekkan selama berabad-abad di bidang pertanian ditanah air yang sudah diadopsi dalam pengelolaan kekayaan alam migas dengan konsep Kontrak Bagi Hasil  (Production Sharing Contract). PSC ini adalah kontrak antar orang perorang dan antar entitas bisnis, bukan kontrak antar Pemerintah dengan entitas bisnis, Pemerintah/Negara berada diatas kontrak. 

Politisi yang juga asli sasak ini menjelaskan jika terpaksa memakai rezim KK, mestinya dibatasi hanya satu periode kemudian di periode berikutnya menggunakan Production Sharing Contract. Namun yang terjadi justru rezim KK 1967 diperpanjang dengan KK 1991 yang menempatkan posisi Penerintah bertambah lemah.  Solusi yg ditempuh oleh Pemerintah saat ini dengan mengakuisisi 51% saham oleh BUMN adalah solusi yang tepat karena lebih besar manfaat dari mudlorotnya ditengah kondisi ” ore gade” nya tata kelola tambang di tanah air. 

"Dalam hal ini, Operasi penambangan terus berjalan, tidak perlu menghabiskan waktu ke arbitrase, penerimaan negara termasuk Papua akan meningkat yang harus diikuti dengan prinsip transparansi, ada peluang besar untuk memgadopt teknologi penambangan bawah tanah yang bisa dimanfaatkan  diberbagai daerah yang mempunyai potensi tambang bawah tanah seperti yang ada di Dompu NTB, ada peluang untuk segera terbukanya investasi besar untuk industri  smelter yang optimal di Sumbawa Barat beserta industri hilir dengan bekerjasama antara PTFI dengan PT Amman Mineral  (ex PT Newmont) di Sumbawa Barat,"pungkasnya






Berita Terkait

Leave a reply