'Rakyat Menunggu Pertanggungjawaban Nawacita'

Catatan kaki Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon

Jakarta, Kabar3.com - Kita harus terus-menerus memperbaiki kualitas demokrasi dan peradaban politik di tanah air. Sesudah Reformasi, kita memang telah memperbaiki sejumlah hal, mulai dari pembatasan kekuasaan presiden, penguatan posisi parlemen, menjaga independensi lembaga yudisial, serta memperbaiki mekanisme ‘checks and balances’ antarlembaga tinggi negara. Namun, sesudah lewat dua puluh tahun, saya kira proses perbaikan itu tak boleh berhenti di situ. Kita harus terus-menerus melontarkan gagasan baru.

Saya menilai ada satu gagasan lama yang mungkin penting untuk kita pertimbangkan kembali pelaksanaannya hari ini, yaitu mengenai forum pertanggungjawaban lima tahunan pemerintah. Sesudah Reformasi dan amandemen konstitusi, kita memang tak lagi mengenal istilah “pertanggungjawaban presiden” lima tahunan di hadapan MPR RI.

Padahal, sudah merupakan kelaziman di organisasi manapun, pada akhir masa kepengurusan selalu dilakukan laporan pertanggungjawaban. Filosofinya jelas, setiap bentuk kekuasaan memang harus dipertanggungjawabkan. Tak boleh ada ruang bagi kekuasaan yang minus pertanggungjawaban.

Masalahnya, berubahnya fungsi dan wewenang MPR telah membuat mekanisme pertanggungjawaban Presiden menjadi tak lagi memiliki forum resmi khusus. Kecuali terjadi pelanggaran hukum dan ketatanegaraan oleh Presiden, yang menjadi dasar bagi proses pemakzulan, kita tak lagi memiliki mekanisme yang mengatur soal pertanggungjawaban lima tahunan oleh Pemerintah.

Berita Terkait

Leave a reply