Produksi Minyak Nasional Terus Turun, Tata Kelola Migas disinyalir Menjadi Permasalahnnya

Laporan:

Jakarta, Kabar3.com, - Anggota Komisi VII DPR RI, Kurtubi, menerangkan jika Produksi minyak yang rendah dan terus turun ditambah dengan kapasitas kilang yang stagnant,  berlangsung sudah lama. Menurutnya kesalahan bukan ada dipemerintah saat ini, namun permasalahan terletak pada tata kelola migas nasional yang banyak melakukan kesalahan. 

"Kemunduran industri migas nasional ini terjadi karena tata kelola migas kita yang salah. Saat ini didasarkan atas UU Migas no.22/2001. UU Ini Mestinya sudah harus digantu. Sejak pemerintahan sebelumnya (SBY), DPR dengan hak inisiatifnya sdh menyusun RUU Migas Pengganti,"ujarnya pada kabar3.com melalui pesan singkatnya. Jumaat. (15/02/19)

Selain itu ia juga menerangkan bahwa Belum sempatnya diselesaikan, Mahkamah Konsistusi (MK) membubarkan BP Migas, pada masa  pemerintahan Sebelumnya membentuk SKK Migas. Penyusunan RUU Migas tetap menjadi Hak Inisiatif DPR.

Politisi dari fraksi Nasdem ini juga menegaskan jika Komisi VII DPR RI Periode 2014 - 2019 sudah bersepakat dan menyelesaikan draft RUU Migas dengan prinsip pokok Sistem tata Kelola yang Simpel Tidak  berbelit- belit dan tidak boleh melanggar  pasal 33 UUD 45 dan tidak boleh melanggar Keputusan MK. Untuk itu draft RUU Migas Komisi VII ini kembali menggunakan pola Business-to-business (B2B)  tidak lagi dengan pola business to government (B2G) seperti model UU Migas No.22/2001.  

Dalam hal ini, Satuan Kerja Khusus Pelaksana (SKK) migas digabung dengan Pertamina (dengan Status NOC/BUMN Khusus dibawah Presiden), BPH Migas kembali ke Ditjen Migas. Draft RUU Migas hasil kerja Komisi VII sebagai komisi teknis, dibawa ke Badan Legisalasi DPR RI (BALEG) untuk sinkronisasi. 

Berita Terkait

Leave a reply