Terkait Kasus Tanah Desa Sumber Rejo, Kuasa Hukum Suwardi Ibrahim: Kepala BPN Lampung Timur Lakukan Pelanggaran Hukum Karena tidak sesuai Pasal 69 Ayat (1) PP Nomor 148 Tahun 2015

Lampung, Kabar3.com - Sudah tersebar undangan, tertera atas nama Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lampung Timur sebagai Pengundang melalui pesan WhatsUp. Undangan itu terkait pencairan dana Proyek Negara Pengadaan Tanah Bendungan Gerak Jabung Desa Sumber Rejo, Kecamatan Wawai Karya, Kabupaten Lampung Timur. Undangan Kepala BPN kali ini sebagai pemicu puncak amarah pihak yang memiliki hak atas tanah sesuai surat yang telah dikeluarkan BPN, sehingga perbuatan Mangara Manurung diduga keras melanggar Peraturan Presiden Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah.

Tertera pada surat undangan, dibuat 8 Maret 2019. Agenda acara undangan akan dilakukan hari ini, Selasa (12/3/2019) sekitar pukul 13 WIB di Ruang Rapat Kantor Pertanahan Lampung Timur, Jalan Marga Sekampung Udik Nomor 01, Sukadana Ilir, Sukadana, Kabupaten Lampung Timur-Provinsi Lampung. Agenda rapat kali ini merupakan musyawarah merapatkan bentuk ganti kerugian pengadaan tanah yang sudah masuk daftar nominatif.

Terlihat undangan kali ini diadakan di tempat yang berbeda dari undangan sebelumnya. Sebagai pengundang juga berbeda. Sebelumnya undangan yang hampir sama dilakukan oleh  Direktorat Jendral Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang berkantor di Bandar Lampung, di Jalan Gatot Subroto Nomor 57. Sementara itu, Pihak BPN Lampung Timur dikonfirmasi klarifikasi undangannya tidak dapat dihubungi.

Menurut David Sihombing, kuasa hukum pemilik tanah yang memiliki surat resmi, telah ada pelanggaran yang dilakukan Kepala BPN Lampung Timur, tidak sesuai Pasal 69 Ayat (1) Peraturan Presiden (PP) Nomor 148 Tahun 2015 Tentang  Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaran Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Menurut David sesuai pasal yang mengatur, isinya “Pelaksanaan Pengadaan Tanah mengundang Pihak yang Berhak dalam musyawarah penetapan Ganti Kerugian dengan menetapkan tempat dan waktu pelaksanaan.”

“Bukan yang berhak yang diundang, bukan juga yang menguasai tanah, entah bagaimana cara Kepala BPN mempertanggungjawabkan data-data tanah itu ke Menteri, nekat itu” ungkap David

Berita Terkait

Leave a reply